Info Metrologi


Metrologi Kabupaten Alor


Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrogi Legal  pada Dinas Perdagangan Kab. Alor adalah penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik kepada  konsumen maupun produsen mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian hukum di dunia usaha, sebagaimana yang diamanatkan oleh  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML)

Alat Ukur Takar timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera/Tera Ulang sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 adalah alat yang  digunakan untuk kepentingan umum, seperti  keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, usaha, penyerahan/serah terima.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan  menetapkan standar pelayanan  yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pelayanan dilingkungan masing-masing

Sebagai implementasi pasal 20 Undang-undang Pelayanan Publik tersebut, maka dibentuklah Unit Pelayanan  Publik UPTD Metrologi Legl pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor, UPTD Metrologi Kabupaten Alor didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Alor nomor 86 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada DInas Perdagangan Kabupaten Alor.


KETENTUAN PIDANA


Pasal 32

Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal  25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 35

  1. Alat-alat ukur takar, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang
  2. Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal 45

Dengan nama Retribusi  Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi  atas pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian  alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)

Undang-Undang  Republik Indonesia No.2 Tahun 1985 Tentang  Metrologi Legal 


PERBUATAN YANG DILARANG


Pasal 25  :

  1. Dilarang mempunyai, menaruh,memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
  2. Alat-alat ukur, takar timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
  3. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.
  4. Alat-alat ukur, takr. Timbang dan atau perlengkapannya yang  tanda teranya rusak

Pasal 27

  1. Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai alat ambahan pada alat-alat ukur takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah di tera ulang
  2. Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.



Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)